Satelit Lampung-1 Siap Mengudara, Diproduksi Perusahaan China
KOTA BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Lampung diklaim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit pencitraan canggih asal China. Namun, sejumlah kalangan menerbitkan kekhawatiran tentang keamana
Oleh BBC INDONESIA··57K dibaca
Satelit Lampung-1 Siap Mengudara, Diproduksi Perusahaan China
KOTA BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Lampung diklaim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit pencitraan canggih asal China. Namun, sejumlah kalangan menerbitkan kekhawatiran tentang keamanan data.
Peluncuran satelit Lampung-1 dijadwalkan berlangsung di lepas pantai Shandong, China, pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Pemprov Lampung menyebut proyek ini sebagai lompatan transformasi digital tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bagaimana skema kerja sama dengan perusahaan antariksa asal China, STAR.VISION Aerospace? Siapa pengendali satelit? Siapa pemilik data? Bagaimana mekanisme pengamanan data mengingat wilayah Lampung mencakup kawasan strategis Selat Sunda yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional?
Kerja sama ini bermula dari penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dengan STAR.VISION pada Mei 2025 yang dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Di era sekarang, keputusan yang baik harus lahir dari data yang akurat. Lampung-1 akan membantu kita melihat kondisi daerah secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih presisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Gubernur Mirzani.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan penamaan Lampung-1 merupakan bentuk penghargaan kepada pemerintahannya atas inisiasi kerja sama tersebut.
Dia menegaskan kepemilikan dan kendali satelit tetap berada di bawah STAR.VISION Aerospace.
"Satelit itu bukan milik Pemerintah Provinsi Lampung, satelit itu milik STAR.VISION. Pemerintah Provinsi Lampung bersama BRIN memanfaatkan teknologi dan datanya," katanya.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai jenis data yang dapat diakses Pemprov Lampung.
Marindo bilang, kerja sama pemerintah daerah hanya sebatas pemanfaatan data untuk kepentingan sipil.
"Kami hanya pada sisi pemanfaatan teknologi dan data untuk sektor pertanian, kelautan, dan pelayanan publik," katanya.
Saat ditanya apakah terdapat klausul mengantisipasi agar data tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan atau militer negara lain, Marindo tidak menjelaskan secara rinci.
Sorotan terhadap proyek ini muncul karena wilayah Lampung berada di pintu masuk Selat Sunda, salah satu jalur pelayaran internasional yang dilalui kapal-kapal domestik maupun internasional.
Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Lampung maupun BRIN yang menyebut data satelit Lampung-1 digunakan memantau aktivitas pelayaran internasional atau kawasan strategis pertahanan.
Dalam siaran pers, Pemprov Lampung menyebut pemanfaatan satelit difokuskan pada:
pemetaan pertanian;
analisis kesehatan tanaman;
perikanan dan kelautan;
kualitas sungai;
pemantauan perubahan lahan;
kebencanaan;
pembangunan infrastruktur;
serta pelayanan publik berbasis data.
Solusi dari langit
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Indra Jaya Wiranata, mengatakan, pemanfaatan teknologi satelit untuk keperluan pertanian misalnya, adalah keniscayaan.
Namun, kata dia, proses kerja sama Lampung-1 tak banyak melibatkan petani atau akademisi untuk mengurai akar persoalan di lapangan.
"Karena dari situ baru keliatan permasalahan utamanya apa? Setelah mendapatkan akar permasalahan baru ketemu solusinya," kata Indra yang saat ini terlibat proyek HARVEST Erasmus+, pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan melalui pendidikan tinggi.
"Bisa jadi kebijakan mangkrak nanti. Jadi punya satelit tapi tidak dimanfaatkan, takutnya begitu."
Menurut Indra persoalan yang ditemukan di lapangan saat ini lebih penting daripada teknologi satelit, yaitu petani didominasi kelompok usia tua, anak muda tidak tertarik bertani dan terjadi kesenjangan transfer pengetahuan.
Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pola cuaca yang semakin sulit diprediksi menjadi kebutuhan mendesak di sektor pertanian.
"Dengan iklim yang tidak bisa diprediksi sekarang itu, menjadi penting menerima ilmu pengetahuan baru terkait adaptasi perubahan iklim untuk pertanian. Saya rasa universitas harus memegang peran penting di situ," kata Indra.
Meski demikian, Indra menilai teknologi satelit tetap memiliki potensi besar mendukung transformasi sektor pertanian apabila diintegrasikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Data satelit dapat dimanfaatkan memantau kondisi lahan, memprediksi potensi kekeringan atau banjir, mengidentifikasi kesehatan tanaman, hingga membantu pengambilan keputusan terkait waktu tanam dan distribusi sumber daya.
Menurutnya, manfaat tersebut akan optimal jika diiringi dengan peningkatan kapasitas petani, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, serta kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi petani sehari-hari.