Jakarta
Selama bertahun-tahun, pemerintah di Asia Tenggara umumnya menangani kasus penipuan daring melalui kepolisian, lembaga anti-perdagangan manusia, dan otoritas di perbatasan.
Namun, lembaga-lembaga tersebut tampaknya gagal menghentikan pertumbuhan kartel penipuan siber berskala internasional. Industri ilegal ini memanfaatkan sistem perbankan internasional, mata uang kripto, jaringan telekomunikasi, membuat perusahaan cangkang, serta melibatkan perdagangan manusia. Beberapa pusat operasinya bahkan diduga dilindungi oleh kelompok bersenjata atau pihak yang memiliki kekuatan politik.
Kini, negara-negara ASEAN semakin serius menghadapi ancaman tersebut sebagai satu kesatuan kawasan.