PENOLAKAN Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap roadmap 15 poin untuk implementasi Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict pada 9 Agustus 2026 memperlihatkan, persoalan Gaza telah memasuki tahap baru, yakni pertarungan mengenai siapa yang berhak menentukan syarat perdamaian setelah perang.
Bagi Indonesia, persoalan tersebut bukan semata-mata perselisihan mengenai urutan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel, melainkan menyangkut kredibilitas kesepakatan internasional yang dirancang menghentikan perang, menciptakan stabilitas, dan memulihkan kehidupan masyarakat Palestina di Gaza.