Kelompok Sipil Cemaskan Rencana Jerman Pangkas Dana Demokrasi Rp 401 M
Berlin
Oleh Deutsche Welle (DW)··48K dibaca
Kelompok Sipil Cemaskan Rencana Jerman Pangkas Dana Demokrasi Rp 401 M
Berlin
Rencana pemerintah Jerman memangkas dana demokrasi mengundang perlawanan sengit dari organisasi masyarakat sipil. Mereka menentang rencana pemotongan anggaran yang selama ini menopang berbagai program penguatan demokrasi dan memerangi ekstremisme di Jerman.
Dalam rancangan anggaran 2027, pemerintah Jerman berencana memangkas dana program Demokratie leben (Hidupkan Demokrasi) yang berada di bawah Kementerian Keluarga. Program itu nantinya akan menerima anggaran 20 juta euro lebih rendah, sekitar Rp401 miliar, menjadi 170 juta euro per tahun.
Rancangan tersebut disahkan dengan dukungan koalisi pemerintahan yang terdiri dari partai konservatif Uni Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah.
Bagi banyak organisasi, pemangkasan itu mengirimkan pesan yang keliru. Tahera Ameer dari Yayasan Amadeu Antonio menilai sejumlah inisiatif bahkan menghadapi ancaman keberlangsungan hidup. Menurutnya, meningkatnya hasutan antisemitisme, kekerasan terbuka, serta normalisasi terhadap gejala tersebut justru membuat keberadaan organisasi-organisasi penangkalnya semakin penting.
Karena itu, rencana penghentian dukungan terhadap struktur dan program yang selama ini melawan fenomena tersebut dinilai mengkhawatirkan.
Ancaman jangka panjang bagi demokrasi
Menurut berbagai organisasi sipil, dampak pemangkasan ini tidak berhenti pada anggaran. Kerusakan yang ditimbulkan bisa bersifat jangka panjang karena jaringan dan infrastruktur yang telah dibangun selama bertahun-tahun tidak mudah dipulihkan apabila terlanjur dibubarkan.
Kegusaran para pegiat meluap karena pemotongan anggaran terjadi ketika ekstremisme kanan dirasa kembali menguat di Jerman. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD), yang sebagian dikategorikan sebagai ekstrem kanan, meraih hasil rekor dalam sejumlah pemilihan parlemen negara bagian sepanjang 2026, termasuk di Sachsen-Anhalt.
"Terutama jika melihat kemungkinan AfD mengambil alih pemerintahan di Sachsen-Anhalt, struktur-struktur ini justru lebih dibutuhkan daripada sebelumnya," kata Tahera Ameer.
Perdebatan lama soal dana demokrasi
Pendanaan bagi program demokrasi sebenarnya sudah lama menjadi sumber perdebatan di Jerman. Organisasi sipil dan berbagai inisiatif secara rutin menuntut peningkatan anggaran. Sebaliknya, sebagian politisi konservatif berulang kali mengkritik apa yang mereka anggap sebagai praktik pendanaan yang tidak seimbang.
Dalam perdebatan di Bundestag mengenai program tersebut pada Maret 2026, politikus CDU Marvin Schulz mendukung perubahan yang diusulkan Menteri Keluarga Karin Prien. Menurut dia, program itu membutuhkan fokus baru. Dia menilai proyek-proyek yang menangani radikal Islam dan antisemitisme masih kurang terwakili.
Program antisemitisme juga akan terkena dampak pemotongan anggaran. Dewan Sentral Umat Katolik Jerman (ZdK) mengkritik pengurangan dana untuk lembaga dokumentasi dan informasi antisemitisme RIAS, pusat konsultasi nasional bagi korban kekerasan dan diskriminasi antisemit OFEK, serta CLAIM, aliansi nasional melawan sentimen anti-Islam dan anti-Muslim.
ZdK mendesak pemerintah tetap menjamin perlindungan kehidupan komunitas Yahudi dan Muslim, baik secara kelembagaan maupun finansial. Menurut organisasi tersebut, pemotongan anggaran justru mengirimkan sinyal buruk bagi masyarakat yang majemuk dan demokratis.
AfD ingin menghentikan seluruh pendanaan
AfD melangkah lebih jauh dalam kritiknya. Partai yang didirikan tahun 2013 itu menuntut penghentian total program pendanaan dan menyebutnya sebagai "program pengamanan kekuasaan kaum kiri".
Jika berhasil memimpin pemerintahan di Sachsen-Anhalt, AfD telah menjanjikan pemangkasan besar-besaran. Partai tersebut ingin membubarkan Lembaga Pendidikan Politik Negara Bagian yang selama ini memiliki reputasi kuat, serta menghentikan seluruh bantuan pemerintah daerah kepada banyak organisasi.
Pada Desember 2026, AfD yang di Sachsen-Anhalt telah diklasifikasikan sebagai organisasi ekstrem kanan yang terbukti, menargetkan untuk pertama kalinya menempatkan kandidatnya, Ulrich Siegmund, sebagai perdana menteri negara bagian.
Di sisi lain, Kementerian Keluarga membela kebijakan itu dengan alasan konsolidasi anggaran. Seorang juru bicara kementerian mengatakan tujuan pemerintah adalah memastikan program Demokratie leben tetap berjalan pada 2027 dan menghasilkan dampak seluas mungkin melalui dana yang tersedia.
Tuntutan penambahan dana
Sejumlah organisasi belum menyerah. Mereka membentuk aliansi dan menuntut perubahan arah kebijakan. Alih-alih memangkas dana, mereka meminta anggaran program ditambah 50 juta euro.
"Kerja-kerja demokrasi harus didanai," kata Tahera Ameer. Menurutnya, pemerintah saat ini tidak menunjukkan bahwa isu tersebut merupakan prioritas. Kondisi itu, kata dia, sangat mengkhawatirkan.
Berbagai organisasi juga mengingatkan bahwa dampak pemotongan tidak akan berhenti pada angka-angka di dokumen anggaran. Konsekuensinya akan dirasakan langsung oleh kelompok yang mengalami diskriminasi.
Lina Mitschke, direktur organisasi antirasisme Each One Teach One (EOTO) di Berlin, mengatakan kebutuhan masyarakat tidak akan hilang hanya karena anggaran dipotong. Namun mulai Januari nanti, bisa jadi tidak ada lagi yang menjawab telepon, membalas surat elektronik, atau memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan dukungan.
Kemunduran bagi kelompok minoritas
Bagi organisasi seperti EOTO, rencana pemotongan anggaran merupakan pukulan besar. Selama beberapa tahun terakhir, mereka berupaya meningkatkan perhatian publik terhadap realitas kehidupan warga kulit hitam di Jerman.
"Pengalaman lebih dari satu juta orang keturunan Afrika di Jerman diabaikan melalui pemotongan ini," kata Mitschke.
Meski begitu, berbagai inisiatif bertekad terus melawan hingga keputusan akhir diambil. Bagi mereka, kerja-kerja memperkuat demokrasi bukan sekadar proyek sosial, melainkan perekat yang menjaga masyarakat tetap utuh.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman