TOKYO, KOMPAS.com - Parlemen Jepang resmi mengesahkan undang-undang yang membuka jalan bagi pembentukan ibu kota kedua sebagai pusat pemerintahan cadangan di luar Tokyo.
Langkah ini diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan apabila ibu kota Jepang tersebut lumpuh akibat bencana besar, seperti gempa bumi.
Selain memperkuat ketahanan pemerintahan, kebijakan itu juga ditujukan untuk mengurangi konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang selama ini terpusat di Tokyo.