Indonesia Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda, Tuai Pro dan Kontra
JAKARTA, KOMPAS.com - Pertama kali terjadi di Indonesia, pemerintah akan mengusulkan aturan "dwi kewarganegaraan terbatas untuk diaspora", setelah 81 tahun pemberlakuan kewarganegaraan tunggal.
Oleh BBC INDONESIA··94K dibaca
Indonesia Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda, Tuai Pro dan Kontra
JAKARTA, KOMPAS.com - Pertama kali terjadi di Indonesia, pemerintah akan mengusulkan aturan "dwi kewarganegaraan terbatas untuk diaspora", setelah 81 tahun pemberlakuan kewarganegaraan tunggal.
Namun rencana ini dianggap berpotensi memicu beragam persoalan, dari tumpang tindih aturan, transparansi birokrasi, dan ketimpangan ekonomi.
Aturan dwi kewarganegaraan terbatas diusulkan Kementerian Hukum. Status kewarganegaraan ganda itu mereka klaim akan bersifat terbatas dan hanya diberikan kepada seseorang "atas kebutuhan negara.
"Karena pemerintah ingin menampung talenta-talenta diaspora terbaik," kata kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, seperti yang dikutip Kompas.
"Contoh, mungkin dia ahli nuklir atau jadi atlet tim nasional kita di semua cabor, atau dia ahli kimia yang dibutuhkan oleh republik ini, nah jadi itu tidak boleh sembarang orang," ujar Supratman.
Supratman berkata, aturan kewarganegaraan ganda ini akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Diusulkan pemerintah, aturan itu disebut Supratman harus mendapat persetujuan DPR.
Namun tanpa ada naskah akademis yang komprehensif, regulasi ini akan berdampak pada aturan hukum lainnya, menurut menurut pakar hukum tata negara, Ahmad Ahsin Thohari. Regulasi itu disebutnya bakal mempengaruhi regulasi perpajakan hingga aturan perkawinan.
Selain itu, sejumlah kalangan cemas regulasi ini berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat, dari kepemilikan lahan hingga persaingan bisnis yang tak seimbang antara WNI berkewarganegaraan ganda dan "WNI asli".
Selama 81 tahun, Indonesia telah menerapkan kewarganegaraan tunggal. Aturan kewarganegaraan ganda selama ini hanya diberikan kepada anak dari perkawinan campuran—dengan batas usia 18 hingga 21 tahun.
Mengapa Indonesia menerapkan kewarganegaraan tunggal?
Pada 1945, ketika Indonesia merdeka, terjadi perdebatan tentang siapa yang mau menjadi warga negara Indonesia, kata pakar hukum tata negara, Ahmad Ahsin Thohari.
Kepentingan nasional, kebutuhan, dan tantangan georafis hingga sosiologis, menurut Thohari, selalu menjadi alasan utama ketika sebuah negara berdaulat membuat aturan kewarganegaraan.
Implikasi dari pilihan pemerintah pada awal kemerdekaan itu tampak pada Undang-Undang 3/1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Ini adalah regulasi pertama di Indonesia mengenai kewarganegaraan.
"Begitu merdeka sebagai bangsa yang tidak memiliki demografi imigran, Indonesia cenderung menutup diri. Artinya, orang-orang yang tinggal di wilayah Republik Indonesia pada masa itulah yang akan menjadi WNI," kata Thohari.
Negara yang mengambil basis hukum seperti itu, menurut Thohari, cenderung menganut mono-loyalitas kewarganegaraan. Alasannya, mereka tidak memiliki sejarah imigran yang kuat, walaupun penduduknya heterogen.
"Jadi hanya satu kesetiaan saja," kata Thohari.
Sementara itu, menurut Thohari, negara dengan demografi yang heterogen atau yang mempunyai sejarah migran yang cukup kuat biasanya akan menganut sistem dwi kewarganegaraan.
Thohari menyebut Amerika serikat sebagai contoh. Negara itu menganut sistem dwi kewarganegaraan tanpa batas dan asas ius soli—prinsip kewarganegaraan yang menentukan status seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
Peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia, Eddy Setiawan, menyebut pada abad ke-19, pada umumnya nasionalisme sebuah bangsa itu sangat kuat.
"Ketika awal bangsa-bangsa ini mulai berdiri menjadi negara, nasonalisme begitu kuat sehingga menganggap kewarganegaraan tunggal itu sebagai suatu garansi keselamatan negaranya," kata Eddy.
Sehingga pada umumnya, menurut Eddy, negara-negara di Asia sebelum pertengahan abad ke-20 menganut kewarganegraan tunggal. Setelah itu, beberapa negara mulai bergeser menerapkan kewarganegaraan ganda.
Aturan kewarganegaraan ganda dan sengkarut hubungan Indonesia-China pada masa lalu
Pada awal dekade 2000-an, Indonesia mengakui kewarganegaraan ganda, walau penerapannya terbatas kepada anak dari perkawinan campuran. Regulasi ini tertuang dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 12/2006.
Namun hampir setengah abad sebelumnya, kata Eddy Setiawan, Indonesia pernah mengurus kewarganegaraan ganda. Salah satu pemicunya adalah deklarasi pendirian Republik Rakyat China pada 1 Oktober 1949.
Pada 22 April 1955, di sela-sela Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia dan China merundingkan persoalan ini.
China saat itu menganggap semua individu keturunan Tionghoa sebagai warga negaranya. Masalahnya, Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal.
Eddy berkata, dinamika itu membingungkan bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia.
Sebagian anggota komunitas Tionghoa itu baru saja memilih status WNI pada awal kemerdekaan Indonesia. Dinamika di China, kata Eddy, membuat mereka kembali ragu apakah dengan status kewarganegaraan mereka.
Eddy berkata, adminstrasi birokrasi yang lemah kala itu mendorong sejumlah pemerintah daerah menghentikan transaksi jual-beli tanah yang melibatkan warga keturunan Tionghoa. Para pejabat Indonesia di daerah menganggap seseorang dengan dari komunitas Tionghoa otomatis berkewarganegaraan ganda.