SYDNEY, KOMPAS.com - Lembaga pengawas keamanan siber Australia menggugat Telegram pada Kamis (30/7/2026) karena dianggap gagal menghapus materi terorisme.
Berdasarkan undang-undang keamanan daring Australia, Telegram menghadapi hukuman maksimal hingga 50 juta dollar AS atau sekitar Rp 905 miliar karena gagal mengambil tindakan tepat waktu setelah pengguna Australia melaporkan 10 item materi pro-teror dan kekerasan.