Jakarta
Keputusan pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban bersertifikat halal hingga Oktober 2028 mendapat sorotan dari LPPOM MUI. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tersebut mengingatkan para pelaku usaha agar tak terlena dan tetap segera mengurus sertifikasi halal tanpa menunggu batas akhir.
Relaksasi kebijakan ini tertuang dalam penyesuaian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penundaan hingga Oktober 2028 mencakup produk jasa makanan dan minuman, produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), produk luar negeri, hingga kategori obat bahan alam, kosmetik, serta barang gunaan.