Jakarta
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan menegaskan tidak ada paksaan maupun sweeping bagi pelaku usaha terkait pemberlakuan Wajib Halal 18 Oktober 2026.
"Tidak akan ada sweeping sweeping-an atau tindakan sejenis, gak ada. Kami jamin. Kalau pun ada, tolong laporkan," tegas Haikal dalam konferensi pers yang digelar di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Jumat (9/10/2026).
Pemberlakuan Wajib Halal 18 Oktober 2026 akan dilakukan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lewat mekanisme pembinaan dan pengawasan. Dia juga mengatakan tidak ada penundaan dalam implementasi Wajib Halal.