Daftar Isi
Jakarta
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut kompak mendukung putusan MK yang menegaskan bahwa pemberian izin pertambangan tidak boleh dilakukan secara penunjukan langsung dan harus memenuhi kriteria yang objektif, transparan, serta akuntabel.