Soal Skema Pembiayaan Haji 60:40, BPKH: Ada Potensi Selisih Negatif Rp 6,87 T
Jakarta
Oleh Lusiana Mustinda··27K dibaca
Soal Skema Pembiayaan Haji 60:40, BPKH: Ada Potensi Selisih Negatif Rp 6,87 T
Jakarta
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta usulan skema pembiayaan haji dengan komposisi 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dikaji secara cermat.
BPKH menilai skema tersebut perlu dihitung secara menyeluruh karena penggunaan nilai manfaat untuk membiayai jemaah haji tahun berjalan berkaitan dengan keberlanjutan keuangan haji dan hak jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.
Hal tersebut disampaikan BPKH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Dalam forum tersebut, BPKH memaparkan kondisi keuangan haji sekaligus simulasi dampak usulan BPIH 2027 terhadap penggunaan nilai manfaat.
BPIH 2027 Diusulkan Rp107,34 Juta
Berdasarkan usulan yang menjadi bahan pembahasan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp107,34 juta per jemaah.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp19,93 juta atau 22,8 persen dibandingkan BPIH 1447 H/2026 M sebesar Rp87,41 juta per jemaah.
Dalam skema pembiayaan 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat, Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah menjadi sekitar Rp42,94 juta. Sementara itu, porsi nilai manfaat mencapai sekitar Rp64,40 juta per jemaah.
Sebagai perbandingan, pada BPIH 2026, Bipih per jemaah sekitar Rp54,19 juta dan nilai manfaat sekitar Rp33,22 juta. Komposisi pembiayaannya saat itu yakni 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat.
Dengan kuota 203.320 jemaah, skema 40:60 pada BPIH 2027 membutuhkan nilai manfaat sekitar Rp12,98 triliun.
Kebutuhan tersebut meningkat sekitar Rp6,29 triliun dibandingkan kebutuhan nilai manfaat BPIH 2026 yang berada di kisaran Rp6,70 triliun.
BPKH Hitung Potensi Tekanan Rp6,87 Triliun
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan dana kelolaan haji memang masih menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak berarti seluruh nilai manfaat dapat digunakan untuk membiayai BPIH.
"Pertumbuhan dana haji menunjukkan kinerja yang positif. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan dana tersebut tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan. Setiap kebijakan BPIH perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan haji dalam jangka panjang, termasuk hak dan kepentingan jemaah yang masih dalam masa tunggu," ujar Fadlul.
Per Juli 2026, saldo dana haji tercatat sebesar Rp182,34 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,41 persen secara tahunan dibandingkan Rp172,99 triliun pada Juli 2025.
Posisi tersebut telah mencapai sekitar 96,19 persen dari target akhir tahun sebesar Rp189,62 triliun. Sementara itu, nilai manfaat hingga Juli 2026 tercatat sebesar Rp7,01 triliun atau 56,96 persen dari target akhir tahun sebesar Rp12,31 triliun.
Untuk 2027, BPKH memproyeksikan total nilai manfaat sebesar Rp12,375 triliun. Namun, nilai tersebut tidak seluruhnya tersedia untuk membiayai BPIH karena terdapat kebutuhan dan alokasi lainnya.
Setelah memperhitungkan nilai manfaat Dana Abadi Umat sebesar Rp260 miliar, asumsi operasional BPKH sebesar Rp500 miliar, serta distribusi nilai manfaat virtual account jemaah sebesar Rp5,5 triliun, nilai manfaat yang diproyeksikan tersedia untuk BPIH 2027 sekitar Rp6,115 triliun.
Jika BPIH sebesar Rp107,34 juta per jemaah menggunakan komposisi 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat, kebutuhan nilai manfaat mencapai sekitar Rp12,98 triliun.
Dengan kondisi tersebut, simulasi BPKH menunjukkan potensi selisih negatif atau tekanan terhadap keuangan haji sekitar Rp6,87 triliun.
Bukan Sekadar Hitung Biaya Haji Tahun Berjalan
Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengatakan simulasi tersebut menunjukkan pentingnya perhitungan komprehensif sebelum skema pembiayaan BPIH 2027 ditetapkan.
Menurutnya, pembahasan tidak cukup hanya melihat apakah nilai manfaat dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji dalam satu tahun.
"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya apakah nilai manfaat tersedia untuk satu tahun penyelenggaraan haji. Kita juga harus melihat bagaimana penggunaannya memengaruhi struktur dan kesehatan keuangan haji pada tahun-tahun berikutnya. Jika kebutuhan nilai manfaat melampaui ruang nilai manfaat yang tersedia, tentu diperlukan penyesuaian kebijakan," ujar Amri.
Amri menegaskan ruang penggunaan nilai manfaat untuk BPIH harus dihitung secara realistis agar pembiayaan penyelenggaraan haji pada satu tahun tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap keberlanjutan dana haji.
"Prinsipnya, keputusan yang kita ambil hari ini tidak hanya menentukan pembiayaan haji tahun 2027, tetapi juga ikut menentukan kemampuan keuangan haji untuk melayani jemaah pada tahun-tahun berikutnya," katanya.
BPKH Soroti Keadilan Jemaah Tunggu
BPKH juga mengingatkan bahwa skema pembiayaan haji perlu memperhatikan keadilan antara jemaah yang berangkat pada tahun berjalan dan jemaah yang masih menunggu antrean.
Fadlul mengatakan keterjangkauan biaya bagi jemaah yang akan berangkat tetap penting. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi keberlanjutan dan hak jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.
"Kami memahami pentingnya menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah yang akan berangkat. Namun, keterjangkauan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan. Kita perlu memastikan kebijakan untuk jemaah hari ini tidak mengurangi keberlanjutan dan hak jemaah yang masih menunggu," tegas Fadlul.
Dalam perspektif yang lebih panjang, dana kelolaan haji meningkat dari Rp112,35 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp182,34 triliun pada Juli 2026. Angka tersebut tumbuh sekitar 62,30 persen dengan pertumbuhan rata-rata tahunan atau CAGR sebesar 6,24 persen.
BPKH mencermati pertumbuhan dana kelolaan setelah pandemi COVID-19 berada pada kisaran Rp3-4 triliun per tahun seiring kembali diselenggarakannya ibadah haji. Karena itu, ruang keuangan haji dinilai perlu dijaga secara prudent.
Penggunaan Nilai Manfaat Perlu Sesuai Prinsip Syariah
Selain aspek keberlanjutan keuangan, BPKH menilai penggunaan nilai manfaat juga perlu memperhatikan prinsip syariah.
BPKH merujuk pada Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal Bipih calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah dilarang.
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan formula pembiayaan haji agar penggunaan nilai manfaat tetap memperhatikan prinsip syariah dan asas keadilan.
BPKH juga mengingatkan adanya risiko perubahan nilai tukar dalam perhitungan BPIH 2027. Asumsi kurs yang digunakan sebesar Rp17.500 per dolar AS, sedangkan pergerakan kurs pada Juni hingga Agustus 2026 berada di kisaran Rp17.675 hingga Rp18.197,50 per dolar AS.
Perbedaan antara asumsi kurs dan kondisi saat transaksi dinilai perlu masuk dalam perhitungan agar penetapan biaya haji dilakukan secara hati-hati.
Fadlul mengatakan BPKH siap mendukung pembahasan BPIH 2027 bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, diperlukan titik keseimbangan antara biaya yang rasional bagi jemaah, penggunaan nilai manfaat, dan keberlanjutan dana haji.
"BPKH siap mendukung pembahasan BPIH secara konstruktif bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah. Kita perlu menemukan titik keseimbangan: pelayanan yang layak dan biaya yang rasional bagi jemaah yang berangkat, penggunaan nilai manfaat yang adil dan sesuai prinsip syariah, serta perlindungan terhadap keberlanjutan dana milik jemaah tunggu," ujar Fadlul.
Menurutnya, keputusan mengenai formula pembiayaan haji 2027 tidak hanya berdampak pada jemaah yang akan berangkat tahun depan, tetapi juga terhadap kesehatan keuangan haji pada tahun-tahun berikutnya.
"Keputusan yang kita ambil hari ini bukan hanya menentukan biaya haji tahun 2027, tetapi juga ikut menentukan kesehatan dan keadilan pengelolaan keuangan haji untuk tahun-tahun yang akan datang," pungkasnya.