Jakarta
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta usulan skema pembiayaan haji dengan komposisi 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dikaji secara cermat.
BPKH menilai skema tersebut perlu dihitung secara menyeluruh karena penggunaan nilai manfaat untuk membiayai jemaah haji tahun berjalan berkaitan dengan keberlanjutan keuangan haji dan hak jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.
Hal tersebut disampaikan BPKH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Dalam forum tersebut, BPKH memaparkan kondisi keuangan haji sekaligus simulasi dampak usulan BPIH 2027 terhadap penggunaan nilai manfaat.