Jakarta
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan tanggapan terkait usulan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengenai skema pembiayaan ibadah haji tahun 2027 dengan komposisi 60 persen Nilai Manfaat dan 40 persen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). BPKH mengingatkan bahwa perubahan skema pembebanan nilai manfaat dalam jumlah besar harus dikaji secara cermat demi menjaga keberlanjutan keuangan haji.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa BPKH pada dasarnya mendukung setiap kebijakan yang bertujuan menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi calon jemaah. Namun, BPKH memberikan masukan teknis mendalam terkait batas kemampuan serta keberlanjutan kas keuangan haji.