Jakarta
Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M dengan skema baru, 40 persen dibayar jemaah dan 60 persen ditopang nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Komnas Haji menilai usulan ini sangat populis tapi memicu krisis keuangan di masa mendatang.
"Kebijakan dengan menekan biaya serendah mungkin bagi jemaah begitu rendah memang akan dianggap sebagai kebijakan sangat populis dan pro jemaah, namun apabila dikaji lebih mendalam banyak hal yang akan dikorbankan dan menimbulkan banyak persoalan," kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).