Jakarta
Usulan Kementerian Haji agar calon jemaah hanya menanggung 40 persen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara 60 persen sisanya ditutup dari nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sekilas terdengar sebagai kabar baik. Di tengah usulan kenaikan BPIH 2027 menjadi Rp107,34 juta per orang, siapa yang tidak tergoda dengan ongkos haji yang tampak jauh lebih murah?
Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Kebijakan yang menyenangkan dalam jangka pendek belum tentu benar dalam jangka panjang. Ketika ongkos haji dibuat semakin murah dengan memperbesar penggunaan nilai manfaat, negara sesungguhnya sedang dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan prinsip istitha'ah atau menempuh jalan populisme.