Jakarta
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M menggunakan skema 52:48. Artinya, 52 persen dibayar oleh jemaah, sedangkan 48 persen berasal dari nilai manfaat.
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah memberi tanggapan terkait hal tersebut. Menurutnya, penetapan besaran serta komposisi BPIH, Bipih dan Nilai Manfaat jadi wewenang dari pemerintah bersama DPR RI.
Fadlul menegaskan tupoksi BPKH adalah mengelola serta mengembangkan keuangan haji hingga menyediakan data dan simulasi keuangan untuk mendukung proses pembahasan tersebut.