Jakarta
Pakistan melalui Kementerian Agama dan Harmoni Antar Umat Beragama meluncurkan kebijakan yang dinilai sebagai reformasi haji. Kebijakan haji jangka panjang untuk periode 2027-2030 ini mengubah hampir seluruh tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang mencakup sistem pendaftaran, pembiayaan, digitalisasi layanan bahkan pengawasan penyelenggara swasta.
Menurut laporan The Nation Pakistan, kebijakan baru itu tertuang dalam dokumen setebal 16 halaman. Untuk pertama kalinya, Pakistan meninggalkan pola kebijakan tahunan dan beralih ke kerangka kerja multitahun untuk menciptakan biaya haji yang lebih stabil, efisiensi operasional, serta kepastian layanan bagi calon jemaah.