Jakarta
Usulan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Selang sekitar satu setengah bulan, pada Senin, 28 September 2026, Gus Irfan bersama wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengusulkan komposisi antara Bipih dan nilai manfaat sebesar 52:48.
Gus Irfan sendiri mengatakan pihaknya akan memformulasikan kembali skema pembiayaan haji 2027. Jika biaya haji 2027 diformulasikan sesuai usulan Prabowo, maka dengan BPIH Rp 107,3 juta, jemaah akan membayar sekitar Rp 55,8 juta dan nilai manfaat akan menopang Rp 51,5 juta.