Jakarta
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati aturan baru terkait rangkap jabatan bagi pimpinan tertinggi organisasi. Rais Aam dan Ketua Umum PBNU nantinya tidak diperbolehkan merangkap jabatan politik.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8). Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat tanpa voting.
Mengutip CNN Indonesia (29/08/26), Pimpinan sidang Komisi Organisasi sekaligus Katib Syuriah PBNU, KH M Asrorun Niam, mengatakan pembahasan mengenai aturan rangkap jabatan sempat diperkirakan berlangsung alot. Namun, para muktamirin akhirnya dapat menemukan titik temu.