Religion
MUI Tegaskan Menunda Wajib Halal Berarti Menunda Hak Masyarakat
Jakarta
Oleh Anisa Rizki Febriani17K dibaca

Jakarta
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat memperoleh produk yang terjamin kehalalannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Ni'am Sholeh menuturkan kewajiban sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang diundangkan pada 17 Oktober 2014.
Menurutnya, sejak saat itu sudah tersedia waktu yang cukup panjang melakukan persiapan, sosialisasi, serta membangun infrastruktur dan ekosistem jaminan produk halal. UU tersebut mengatur kewajiban seluruh produk yang diedarkan di wilayah negara Indonesia untuk bersertifikat halal dan sudah diundangkan sejak 2014.



