Religion
MUI Minta Pelaku Usaha Tak Lagi Tunda Sertifikasi Halal
Jakarta
Oleh Hanif Hawari5K dibaca

Jakarta
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa jaminan produk halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku usaha diimbau untuk tidak lagi mengulur waktu dalam mengurus sertifikasi halal jelang pemberlakuan penuh aturan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.
Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat adalah hak publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Penundaan atas aturan ini dinilai melanggar hak dasar konsumen.
"Pada hakikatnya jaminan produk halal itu adalah hak publik. Bagaimana mungkin menunda kewajiban negara untuk melindungi publik? Ini justru mencederai hak publik," tegas Asrorun Niam dalam acara Media Gathering LPPOM MUI di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

