Jakarta
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf meminta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperketat tata kelola penyelenggaraan haji nonkuota. Kepastian visa hingga perlindungan dana dan pemenuhan layanan jemaah harus menjadi perhatian utama penyelenggara.
Pesan tersebut disampaikan Irfan Yusuf dalam Mukernas III Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) di Malang, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).
Dilansir dari laman Kemenhaj, Rabu (12/8/2026) Menhaj menyoroti praktik penyelenggaraan haji nonkuota yang menawarkan keberangkatan kepada jemaah sebelum kepastian visa diperoleh. Menurutnya, penyelenggara tidak seharusnya menjanjikan keberangkatan sebelum status visa dapat diverifikasi melalui sistem resmi Pemerintah Arab Saudi.