Jakarta
Komnas Haji mendorong pemerintah dan DPR meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait subsidi biaya haji yang masuk dalam skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI telah menyepakati BPIH 1448 H/2027 M sebesar rata-rata Rp98,4 juta per jemaah.
Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sekitar Rp54,6 juta atau 55,5 persen. Sementara itu, Rp43,8 juta atau 44,5 persen berasal dari Nilai Manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).