Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah mengeluarkan aturan tegas bagi travel haji (PIHK) atau umrah (PPIU) yang nekat menelantarkan jemaah. Sanksi administratif berat menanti.
Dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan, sanksi administratif yang akan diberlakukan berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin berusaha.
Sanksi tersebut bisa dikenakan secara bertahap dan bisa tidak bertahap dalam kasus tertentu. Travel yang tidak memfasilitasi pengurusan dokumen jemaah, tidak memberikan bimbingan ibadah, tidak memberikan layanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan sesuai perjanjian, serta tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan atau rencana perjalanan ibadah, akan dikenakan sanksi secara bertahap.