Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah setelah pelaksanaan haji 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mencegah berbagai persoalan dalam layanan umrah.
Melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenhaj meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia memperkuat konsolidasi kelembagaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Kebijakan tersebut diambil karena masih ditemukan kasus penelantaran jemaah, kegagalan keberangkatan maupun kepulangan, hingga dugaan penipuan yang melibatkan PPIU tidak berizin dan oknum pengepul.