Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematangkan upaya pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah. Penyusunan regulasi tersebut dibahas secara mendalam dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Bogor, Senin (13/7).
RPP ini disusun sebagai payung hukum yang akan mengintegrasikan seluruh aspek ekosistem ekonomi haji dan umrah, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi dasar penyelenggaraan yang lebih tertata sekaligus mendorong manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.