Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menghapus skema "lunas tunda ganti" dalam aturan pelunasan haji khusus. Langkah tegas ini diambil demi menutup celah potensi penyalahgunaan kuota oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Tahun ini, skema ini (lunas tunda ganti) ditiadakan. Jika ada jemaah yang sudah lunas lalu batal atau menunda keberangkatannya, penggantinya adalah jemaah dengan nomor urut berikutnya (di sistem), dan itu bisa berbeda PIHK," ujar Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi, dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).
Hasan menegaskan, dengan dihapusnya skema ini per tahun 2026, sistem pengisian kuota kosong akan berjalan otomatis berdasarkan antrean sistem, bukan lagi atas usulan sepihak dari travel haji.