Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan sikapnya dalam penanganan kasus dugaan penipuan jemaah yang melibatkan Hanania Travel. Pemerintah mendorong agar proses hukum terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dipercepat, termasuk dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk membuka peluang pengembalian dana jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).