Jakarta
Kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan ibadah haji kembali mencuat. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tengah mengusut dugaan penyimpangan pembayaran dam (denda) dan badal haji fiktif yang melibatkan salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) berinisial AF di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Ketua KBIHU AF bahkan telah berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Kamis-Jumat (24-25/9/2026).
Direktur Pengawasan Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah, Rudi Nurudin Ambary, mengungkapkan kasus ini terkuak dari temuan Perlindungan Jemaah (Linjam) Daker Makkah pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.