Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah RI mencabut izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al Fatah sebagai sanksi administratif karena terbukti melakukan pelanggaran pada penyelenggaraan haji 2026 lalu. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Republik Indonesia Nomor: KEP-37/BN/2026.
Dilansir dari situs resminya, KBIHU Al Fatah dipimpin oleh H Nasir. KBIHU itu terletak di Jl. Ipik Gandamanah Gg. Pesantren Munjuljaya Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
KBIHU Al Fatah terbukti melakukan pemalsuan data terkait dam dan badal haji hingga memungut biaya bimbingan kepada masing-masing peserta melebihi ketentuan yang berlaku. Sanksi diputuskan setelah mempertimbangkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengendalian Nomor ND-316 PN/2026 tanggal 29 September 2026 dan hasil keputusan rapat pimpinan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah.