Jakarta
Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan sistem perizinan satu pintu untuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Melalui mekanisme ini, lembaga yang ingin menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) maupun nazir wakaf uang harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mendapatkan penetapan atau terdaftar secara resmi.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.
Dilansir dari laman Kemenag, Kamis (3/9/2026), Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, mengatakan legalitas merupakan salah satu fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf.