Jakarta
Kementerian Agama (Kemenag) tengah merumuskan mekanisme penerbitan izin pendirian pesantren. Dalam kebijakan tersebut, nantinya akan ada persyaratan yang lebih ketat terkait keamanan bangunan, termasuk persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF).
Pembahasan mekanisme tersebut dilakukan dalam kegiatan Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Pesantren dengan Satuan Pendidikan Lainnya di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum ini juga membahas pembenahan tata kelola data pesantren, mulai dari data kelembagaan hingga pendataan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, mengatakan mekanisme perizinan perlu disusun secara lebih terperinci agar pendataan pesantren dapat berjalan dengan baik sekaligus memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan santri.