Jakarta
Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar kebijakan ini berjalan sesuai rencana.
Asisten Deputi Kemenko PMK Asep Sunandar mengatakan persiapan tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga sistem, data, sumber daya manusia hingga mekanisme teknis di lapangan.
Menurut Asep, penerapan Wajib Halal bukan lagi menjadi persoalan mengenai apakah kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Ketentuan tersebut telah memiliki dasar peraturan perundang-undangan sehingga yang menjadi perhatian saat ini adalah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.