Jakarta
Indonesia berada di persimpangan kritis antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota G20, Indonesia menghadapi eksposur yang meningkat terhadap risiko iklim. Data ND-GAIN Index terbaru menunjukkan disparitas kerentanan iklim yang sangat tajam antarwilayah, dengan nilai indeks berkisar dari 29,876 di Provinsi Papua Pegunungan hingga 68,524 di DKI Jakarta, dengan rata-rata nasional 55,092. Kesenjangan hampir 40 poin ini mencerminkan perbedaan kapasitas adaptasi yang serius dan menuntut intervensi pembiayaan yang terdesentralisasi dan berkeadilan.
Ketergantungan energi nasional yang masih didominasi bahan bakar fosil memperparah kerentanan ini. Data Kementerian ESDM menunjukkan total pasokan energi primer Indonesia pada 2025 mencapai 2.078,5 juta barel setara minyak (BOE), dengan batu bara mendominasi bauran energi primer hingga 41,1%, diikuti minyak bumi (28,1%), energi baru terbarukan (15,7%), dan gas alam (15,1%). Dominasi fosil ini tidak hanya mempercepat perubahan iklim, tetapi juga menciptakan kerentanan struktural terhadap fluktuasi harga energi global. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, melebihi 3.600 gigawatt (GW) yang mencakup tenaga surya, air, bioenergi, angin, panas bumi, dan arus laut. Namun, kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 15 GW, atau kurang dari 1% dari total potensi.