Jakarta
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah merumuskan panduan teknis sekaligus draf fatwa baru mengenai mata uang kripto. Langkah ini diambil guna menerjemahkan keputusan forum Ijtima Ulama agar memiliki pedoman operasional yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku industri.
Pembahasan mendalam terkait penyusunan aturan tersebut berlangsung dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang dihelat DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur.
Ketua Badan Pengurus DSN MUI, KH M Cholil Nafis, menerangkan bahwa forum Ijtima Ulama sejatinya sudah menetapkan status hukum kripto secara umum. Dalam keputusan tersebut, aset kripto yang memiliki underlying atau penjamin aset diperbolehkan, sedangkan kripto tanpa agunan dinyatakan haram.