Religion
DPR Pastikan UU PIHU Lindungi Jemaah Umrah Mandiri, Bukan Sebaliknya
Jakarta
Oleh Anisa Rizki Febriani10K dibaca

Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) untuk melindungi jemaah umrah mandiri, bukan sebaliknya. Dengan begitu UU PIHU tidak mempidanakan masyarakat yang melakukan ibadah umrah mandiri sebagaimana disampaikan dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 2019 juncto UU Nomor 14 Tahun 2025, Selasa (28/7/2026).
Menurut penuturan anggota Komisi III DPR RI Abdullah, pengakuan terhadap jalur umrah mandiri jadi bentuk komitmen negara menjamin kebebasan beribadah warga negaranya. Hal ini juga merespons transformasi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Walau demikian, jaminan kebebasan tersebut harus bersamaan dengan instrumen perlindungan hukum yang kuat dari ancaman agen perjalanan ilegal.


