Jakarta
Komisi VIII DPR RI optimistis kuota jemaah haji Indonesia tetap aman meski pembayaran uang muka atau down payment (DP) layanan haji 1448 H/2027 M kepada Arab Saudi terlambat dilakukan.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Husni, menilai pembayaran DP dapat ditunda sementara hingga pemerintah memperoleh dokumen resmi dari Arab Saudi.