Jakarta
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina soroti ketidaksinkronan data laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaran haji 1447 H/2026 M. Politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu meminta Kementerian Haji dan Umrah RI serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyelaraskan seluruh data agar laporan yang disampaikan sama dan konsisten angkanya sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
"Karena ini adalah laporan yang menurut hemat kami kami ingin mendapatkan kepastian keuangan yang betul-betul sempurna. Dalam rangka perbaikan laporan keuangan Kementerian Haji," kata Selly dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).