Jakarta
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong penerapan skema setoran angsuran pelunasan biaya haji sejak masa tunggu hingga pelunasan.
Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi BPKH, Harry Alexander, mengatakan penerapan setoran angsuran pelunasan haji masih menunggu aturan pelaksana dari Kementerian Haji dan Umrah.
"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Undang-undang 14 tahun 2025, umurnya baru genap setahun. Tapi ada satu peraturan pelaksana, namanya Keputusan Menteri Haji dan Umrah, untuk menetapkan besaran setoran angsuran," kata Harry saat ditemui usai acara Soft Launching BPKH Apps di Jakarta pada Rabu (9/9/2026).