Jakarta
Implementasi Wajib Halal mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026 tanpa penundaan. Kini, pemerintah tengah menyusun regulasi khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan mengatakan hal itu bertujuan agar implementasi Wajib Halal bisa berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan. Namun, pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor, agar pelaksanaannya tetap tertib, proporsional, dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha," kata Haikal dalam Konferensi Pers yang digelar di Gedung BPJPH, Jakarta, Jumat (9/10/2026).