Bolehkah Dana Zakat Diinvestasikan? Begini Penjelasan MUI
Daftar Isi 7 Syarat Investasi Dana Zakat Menurut MUI 1. Wajib di Sektor Halal 2. Lolos Studi Kelayakan (Feasibility Study) 3. Diawasi Ahli Berkompeten 4. Dikelola Lembaga Profesional & Amanah 5. Mengantongi Izin Pem
Oleh Hanif Hawari··13K dibaca
Bolehkah Dana Zakat Diinvestasikan? Begini Penjelasan MUI
Pengelolaan dana zakat di era modern tak lagi sekadar menghimpun dan membagikannya secara langsung kepada para penerima (mustahik). Kini, muncul wacana hingga praktik pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha bergulir atau investasi produktif demi memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.
Lantas, bagaimana hukum menginvestasikan dana zakat dalam pandangan Islam?
Secara umum, zakat mal menganut prinsip fauriyah, yakni kewajiban menunaikan dan mendistribusikannya sesegera mungkin tanpa penundaan. Namun, dalam situasi tertentu, penyalurannya dapat ditunda (ta'khir) jika mustahik belum ditemukan atau ada kemaslahatan syari yang lebih besar melalui investasi (istitsmar).
Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi). MUI menegaskan bahwa investasi dana zakat diperbolehkan sebagai bentuk pengecualian, namun wajib memenuhi 7 syarat syariat yang sangat ketat.
7 Syarat Investasi Dana Zakat Menurut MUI
Mengingat dana zakat merupakan hak murni milik kelompok kurang mampu, MUI menetapkan investasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan apalagi spekulatif. Berikut 7 syarat ketatnya, dikutip dari laman MUI:
1. Wajib di Sektor Halal
Dana zakat hanya boleh diinvestasikan pada bidang usaha yang dibenarkan syariat dan hukum berlaku (at-thuruq al-masyru'ah). Bebas dari riba, perjudian, penipuan, maupun barang haram.
2. Lolos Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Sektor bisnis yang dipilih harus diyakini menguntungkan berdasarkan kajian ilmiah, bukan sekadar tebak-tebakan.
3. Diawasi Ahli Berkompeten
Pengelolaan wajib dibina dan diawasi oleh pihak yang paham manajemen risiko, keuangan, dan hukum syariah.
4. Dikelola Lembaga Profesional & Amanah
Institusi pengelola harus memiliki rekam jejak yang baik agar hak mustahik terjamin.
5. Mengantongi Izin Pemerintah & Ada Garansi
Investasi wajib mendapat izin pemerintah. Bahkan, pemerintah berkewajiban mengganti dana zakat jika terjadi kerugian atau kepailitan.
6. Tidak Ada Kebutuhan Mendesak
Investasi haram dilakukan jika di lapangan masih ada warga fakir miskin yang kelaparan atau membutuhkan bantuan darurat yang tak bisa ditunda.
7. Batas Waktu Jelas
Penundaan pembagian zakat demi investasi harus memiliki batasan waktu yang pasti.
Landasan Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Fikih
Keputusan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 ini ditopang oleh landasan dalil yang kuat. Salah satunya merujuk pada firman Allah SWT mengenai 8 golongan penerima zakat dalam Surah At-Taubah ayat 60:
Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan."
Selain itu, MUI juga mengutip Surah Al-Baqarah ayat 219 yang mengajarkan bahwa infak atau alokasi harta dilakukan dari kelebihan kebutuhan. Artinya, pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin harus didahulukan sebelum dana diputar untuk usaha produktif.
Prinsip ini juga diperkuat oleh hadits riwayat Imam Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda:
"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik ialah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan." (HR Bukhari)
Secara kaidah fikih, pilar utama investasi ini bersandar pada ungkapan Syekh Zainuddin Ibn Nujaim dalam kitab Al-Asybah wa an-Nadzair:
"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan."
Pandangan Ulama: Lembaga Zakat Hanya 'Wakil'
Pakar fikih Syekh Dr. Abdul Aziz al-Khayyat dalam karyanya Al-Idarah al-Maliyyah fi al-Islam menjelaskan mayoritas ulama memang mewajibkan zakat segera diserahkan. Namun, beliau mengamini kebolehan memutar dana zakat di sektor perdagangan, peternakan, hingga industri guna membuka lapangan kerja bagi kaum dhuafa.
Meski demikian, Abdul Aziz menegaskan pemilik hakiki dari modal tersebut tetaplah para mustahik. Lembaga pengelola zakat maupun negara hanyalah bertindak sebagai wakil yang mengawasi.
Oleh karena itu, investasi zakat bukanlah panggung kebebasan bisnis biasa, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) tinggi demi mengangkat derajat masyarakat miskin menuju kemandirian. Wallahu a'lam bis-shawab.