Jakarta
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut terdapat 597.860 data jemaah yang bermasalah dari total 5,7 juta antrean haji. Data tersebut diperoleh Kemenhaj melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Hasil pemadanan terhadap 5,7 juta data antrean yang kita miliki menunjukkan terdapat 597.860 data yang memerlukan tindak lanjut," ungkap Menhaj dalam acara penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Dari total 597.860 tersebut, sebanyak 416.147 di antaranya masuk kategori data tidak padan. Ini mencakup ketidaksesuaian nama, perbedaan NIK, data ganda, serta status jemaah yang sudah meninggal dunia. Gus Irfan --sapaan akrabnya-- menjelaskan langkah pemadanan dilakukan untuk memilah ratusan ribu data bermasalah.