12 Rekomendasi Hasil KUII VIII MUI, Pencegahan LBTQ hingga Reformasi Ekonomi
Daftar Isi Dorong Pembentukan Danantara Syariah Reorientasi Sistem Pendidikan Nasional Kemajuan IPTEK Jadi Kewajiban Negara Dorong Pembahasan Soal RUU Terkait LGBTQ Penguatan Tata Kelola AI dan Kedaulatan Digital Penguat
Oleh Anisa Rizki Febriani··20K dibaca
12 Rekomendasi Hasil KUII VIII MUI, Pencegahan LBTQ hingga Reformasi Ekonomi
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan 12 rekomendasi. Isi dari rekomendasi itu membahas berbagai isu strategis, seperti penguatan ekonomi syariah, pendidikan, penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), isu Palestina hingga pencegahan dan penanggulangan pada perilaku LGBTQ.
"Peserta Kongres setelah membahas dan bermusyawarah secara mendalam, kritis, konstruktif, dan memberikan solusi, dengan memohon ridha dan pertolongan Allah SWT menyampaikan Taujihat Amanat Untuk Umat, Bangsa, dan Negara," demikian keterangan yang tertulis dalam Taujihat KUII yang dikutip dari situs MUI Digital, Selasa (28/7/2026).
Dorong Pembentukan Danantara Syariah
Isi rekomendasi poin pertama yaitu kongres merekomendasikan negara dan bangsa melakukan agenda reaktualisasi Ekonomi Pancasila serta Ekonomi Syariah sebagai arus utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini, komitmen strategis tersebut memerlukan langkah konkret seperti pembentukan Danantara Syariah, penguatan pilar ekonomi kerakyatan melalui revitalisasi koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pesantren.
Kemudian, proteksi aset negara lewat reforma agraria, tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan, kedaulatan teknologi, serta kebijakan ekspor satu pintu komoditas strategis. Reformasi menyeluruh tersebut dirancang untuk memastikan tata kelola kekayaan nasional sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat
Pada rekomendasi poin kedua disebutkan KUII menilai pembentukan Danantara Syariah jadi lembaga yang fokus mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga itu berfungsi jadi induk dan pusat gravitasi bisnis serta investasi syariah yang terintegrasi.
Diharapkan adanya lembaga tersebut bisa memperkuat daya saing umat di tingkat nasional maupun global agar mampu melahirkan generasi Muslim yang kompetitif dalam menyongsong bonus demografi Tahun 2035. Tanpa keberpihakan negara, lonjakan populasi ini hanya akan menjadi bonus statistik belaka.
Umat tidak akan mampu mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut demi menyambut Indonesia Emas Tahun 2045, terutama di tengah kondisi perekonomian umat yang belum membaik dan masih dibayangi kemiskinan akut
Pada poin ketiga, KUII mendesak semua pihak, utamanya Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk terus melaksanakan berbagai program penguatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memberdayakan koperasi, UMKM, dan ekonomi syariah.
Reorientasi Sistem Pendidikan Nasional
Melalui poin keempat, KUII merekomendasi reorientasi sistem pendidikan nasional yang menempatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai ruh yang menjiwai keseluruhan sistem pendidikan. Mereka meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, memastikan penguatan karakter tidak hanya sebagai muatan kurikulum, melainkan mengikat tata kelola, kurikulum, pendidik, penilaian, dan pembiayaan
KUII juga menyoroti ketimpangan struktural dalam tata kelola pendidik keagamaan lintas kementerian dengan menegaskan kesetaraan kedudukan, kualifikasi, karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan guru serta dosen agama - termasuk para kiai, tuan guru, dan ustaz di pesantren dan madrasah - dengan pendidik pada satuan pendidikan umum.
Kemudian, kongres juga menempatkan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai bagian integral, bukan pelengkap, dari sistem pendidikan nasional, serta memastikan mandat anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen untuk fungsi pendidikan, tidak termasuk pendidikan kedinasan.
Kemajuan IPTEK Jadi Kewajiban Negara
Pada poin kelima, kongres menegaskan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kewajiban konstitusional negara. Di tengah tatanan dunia multipolar yang persaingannya telah bergeser ke penguasaan sains, teknologi, kecerdasan artifisial, dan data, kemandirian ilmu pengetahuan adalah prasyarat kedaulatan bangsa.
Oleh karenanya, diperlukan langkah konkret. Indonesia dinilai perlu bertransformasi dari pengguna menjadi pengembang teknologi dengan memperkuat ekosistem riset nasional, pemuliaan talenta sains sejak pendidikan dasar, dan keberpihakan nyata pada peneliti serta ilmuwan dalam negeri
Kongres mendorong integrasi ilmu keislaman dengan sains, rekayasa, dan komputasi di pesantren, madrasah, serta perguruan tinggi. Langkah tersebut diharapkan melahirkan ulama yang memahami sains sekaligus ilmuwan yang memiliki pijakan nilai.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap perkembangan kecerdasan artifisial. KUII merekomendasikan penguatan tata kelola AI dan kedaulatan digital berlandaskan nilai agama, Pancasila, dan etika.
Tata kelola tersebut dinilai penting untuk menjaga kedaulatan informasi sekaligus melindungi masyarakat dari disinformasi, manipulasi digital, eksploitasi data, dan dampak negatif teknologi.
Dorong Pembahasan Soal RUU Terkait LGBTQ
Pada poin keenam, kongres menilai diperlukan langkah konkret pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer/Questioning (LGBTQ) melalui pendekatan yang komprehensif, berkeadilan, berlandaskan nilai agama Islam, Pancasila, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kongres mendukung sepenuhnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menyatakan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bentuk ancaman nonmiliter berdimensi ideologi serta sosial budaya dalam kebijakan pertahanan nasional." demikian tulis poin keenam.
Seiring dengan itu, pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang LGBTQ yang merupakan bahaya non militer sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan keluarga.
Agar pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang ini berjalan sistematis, berkesinambungan, terkoordinasi baik dan sinergis antar komponen bangsa dan negara, Kongres mendesak Presiden bersama DPR segera membahas dan mengesahkan UU Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang atau LGBTQ.
Penguatan Tata Kelola AI dan Kedaulatan Digital
Pada poin ketujuh, KUII mengingatkan pentingnya dilaksanakan agenda nasional Penguatan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (artificial intelligence/AI) dan Kedaulatan Digital melalui pengembangan serta pemanfaatan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai agama, Pancasila, dan etika.
Hal itu bertujuan menjaga kedaulatan informasi, melindungi masyarakat dari disinformasi, manipulasi digital, eksploitasi data, dan degradasi akhlak, serta memastikan kemajuan teknologi menjadi sarana memperkuat persatuan umat, ketahanan dan kemajuan bangsa, dan kemaslahatan bersama.
Penguatan Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Utama Bangsa
Dalam poin kedelapan, kongres meyakini pentingnya dilaksanakan agenda penguatan ketahanan keluarga sebagai mitsaqan ghalizhan dan fondasi utama pembangunan bangsa melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan institusi keluarga, pendidikan karakter, pengasuhan berbasis nilai-nilai agama, perlindungan perempuan dan anak, serta penyediaan layanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan bagi individu yang menghadapi berbagai persoalan sosial, moral, dan perilaku, termasuk yang berkaitan dengan orientasi dan perilaku seksual.
Hal itu tentunya dengan mengedepankan pendekatan dakwah yang penuh hikmah, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga setiap individu memperoleh kesempatan untuk kembali kepada fitrahnya sesuai dengan tuntunan agama serta terbebas dari segala bentuk pengabaian, perundungan, diskriminasi, dan persekusi.
Persatuan dan Kesatuan Umat Jadi Modal Bangsa
Pada poin kesembilan, KUII menegaskan persatuan dan kesatuan umat sebagai modal penting dalam pembangunan bangsa. Perbedaan di tengah umat didorong diselesaikan melalui musyawarah, persaudaraan, toleransi, kajian bersama, serta penguatan komunikasi antarlembaga dan tokoh Islam.
Dalam konteks tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang memiliki posisi penting sebagai "Rumah Besar Umat Islam" dalam membangun ukhuwah, menyinergikan langkah, dan memperkuat konsolidasi umat.
Kongres juga mendorong kepeloporan umat Islam, MUI, dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam memperjuangkan terbentuknya sistem peradilan etika bernegara serta sistem peradilan etika bermasyarakat dan berbangsa.
Pada poin kesepuluh, kongres mendorong pentingnya kepeloporan umat Islam, MUI, dan ormas-ormas Islam memperjuangkan terbentuknya sistem peradilan etika bernegara dan sistem peradilan etika bermasyarakat dan berbangsa melalui dialog antar agama, dan praktik penegakan etika berorganisasi di lingkungan masyarakat.
Wujudkan Ketertiban Dunia Sesuai Amanat Pembuka UUD 1945
Kemudian dalam poin kesebelas, dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di tingkat global.
Kongres menetapkan agenda strategis di tingkat global, pertama rekalibrasi politik luar negeri bebas aktif menjadi strategic autonomy yang berprinsip, adaptif, dan ditopang ketahanan nasional, sehingga Indonesia mampu bekerja sama dengan semua pihak tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan sikap
Lalu, Indonesia juga didorong memperkuat kepemimpinannya di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Global South, termasuk penyusunan Strategi Indonesia di OKI 2026-2030.
Di poin kedua belas, seluruh keputusan kongres jadi kewajiban dan tanggung jawab semua komponen/unsur umat Islam dan perseorangan kaum Muslimin untuk ditunaikan dan diperjuangkan sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, baik secara sendiri-sendiri, maupun bekerja sama satu sama lain atau bersinergi bersama di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan kepengurusan.
Palestina Sebagai Isu Penting
Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Digital (Infokomdigi) MUI, KH Masduki Baidlowi, menegaskan isu Palestina menjadi salah satu poin penting dalam Taujihat Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII. Sebab, hal ini didasarkan pada amanat konstitusi, nilai-nilai kemanusiaan, ajaran agama, serta konsistensi sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Menurut Kiai Masduki, secara konstitusional Indonesia memiliki kewajiban untuk menentang segala bentuk penjajahan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Bangsa Indonesia diwajibkan membela seluruh manusia yang dijajah. Siapa pun di dunia ini yang masih mengalami penjajahan, Indonesia wajib membelanya. Bangsa Indonesia sendiri pernah merasakan pahitnya penjajahan, sehingga memahami betul dampak yang ditimbulkan," terangnya.
Menurut Kiai Masduki, kondisi yang dialami rakyat Palestina saat ini bukan hanya persoalan penjajahan, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang harus mendapat perhatian dunia. Menurutnya, penderitaan yang dialami rakyat Palestina telah mengarah pada tindakan genosida.
"Yang kita lawan bukan agama atau etnis tertentu, melainkan tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu, dukungan terhadap Palestina merupakan panggilan kemanusiaan yang bersifat universal dan juga dilakukan oleh banyak kalangan lintas agama serta berbagai negara," sambungnya.
Kiai Masduki menjelaskan Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia serta mewajibkan umatnya menolak segala bentuk kezaliman. Oleh sebab itu, pembelaan terhadap Palestina juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai ajaran Islam.
Dia menambahkan, dukungan terhadap Palestina juga sejalan dengan sikap konsisten Indonesia sejak awal kemerdekaan. Komitmen itu telah ditunjukkan sejak masa Presiden Soekarno dan terus dijaga hingga saat ini sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam memperjuangkan keadilan serta kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah.