Jakarta
Penguatan desentralisasi asimetris tidak harus dilakukan melalui perubahan konstitusi. Pengaturannya dapat diperkuat melalui undang-undang dan regulasi turunannya selama UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan landasan yang memadai.
Pandangan mengenai desentralisasi asimetris tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI bertema 'Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa' di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb, CRGP., yang menjadi salah satu narasumber di forum tersebut, menyatakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang konstitusional yang fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.