Jakarta
Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) akan membahas sejumlah persoalan transportasi, mulai dari kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau over dimension over loading (ODOL), transportasi online, hingga kendaraan listrik.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mengatakan revisi UU LLAJ perlu memberi kepastian hukum, menjamin keselamatan pengguna jalan, dan melindungi konsumen serta pelaku usaha.
"Revisi UU LLAJ harus menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, menjamin keselamatan masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Pemerintah harus hadir untuk melindungi konsumen sekaligus memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya dengan aturan yang jelas dan adil," ujar Sudjatmiko melalui pernyataan tertulis, Kamis (29/10/2026).