Jakarta
Pembatasan biaya platform transportasi online maksimal 8% mendapat sorotan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Pemerintah diingatkan penerapan aturan tersebut jangan merugikan pengguna layanan transportasi online. Aspek keadilan, keterbukaan informasi, dan kepentingan konsumen harus menjadi perhatian utama sehingga kebijakan baru ini tidak memunculkan masalah lain bagi masyarakat.
Sekretaris Eksekutif YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Rio Priambodo mengatakan, Penetapan batas biaya platform harus diikuti pengawasan yang efektif. Ia meminta kebijakan tersebut tidak menimbulkan kenaikan tarif atau biaya tambahan lainnya bagi konsumen.