Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait kabar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transfer bank mulai 9 November 2026. Isu tersebut mencuat menjelang penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan penerapan sistem tersebut tidak disertai pengenaan pajak baru maupun perubahan tarif PPN. Kebijakan ini juga tidak menyasar seluruh transaksi luar negeri.
"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," ujar Inge dalam pernyataan tertulis pekan ini.