Money
Kontraktor Swasta Diprioritaskan Garap Proyek Rp 50-100 Miliar
Jakarta
Oleh Ilyas Fadilah11K dibaca

Jakarta
Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Andi Rukman N. Karumpa mengapresiasi pemerintah atas terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 6 Tahun 2025 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026.
Andi menilai kedua regulasi tersebut membuka peluang lebih besar bagi badan usaha daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jasa konstruksi, serta kontraktor nasional non-BUMN untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 30 Desember 2025 mengatur standar kegiatan usaha, pengawasan, dan pengenaan sanksi dalam perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pekerjaan umum, termasuk jasa konstruksi.



