Jakarta
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan mengawal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan turunan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 6 Oktober 2026. Koalisi meminta agar isi aturan turunan tetap sesuai dengan substansi UU yang telah disahkan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan KBPBI sepakat tidak menggelar aksi massa pada 20 Oktober 2026. Koalisi memilih berfokus mengawal penyusunan aturan turunan UU tersebut.
"Kami semua sepakat di tanggal 20 Oktober besok tidak ada aksi dari KBPBI," tegas Andi Gani di Jakarta, ditulis Selasa (20/10/2026).