Money
Banyak Poin Berubah di UU Ketenagakerjaan, Pengusaha dan Pekerja Perlu Tahu
Jakarta
Oleh Ignacio Geordi Oswaldo41K dibaca

Jakarta
Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan memuat sejumlah ketentuan terkait upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), outsourcing, hingga hak pekerja perempuan. Aturan ini disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (6/10/2026).
Proses pembahasan aturan tersebut melibatkan pemerintah, DPR, pengusaha, dan serikat pekerja. Salah satu kelompok yang ikut mengawal pembahasan adalah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI), yang disebut mewakili sekitar 90% kekuatan buruh nasional.
Koalisi tersebut menempuh jalur dialog dengan sejumlah pihak, termasuk DPR, pemerintah, dan kalangan pengusaha. Aksi demonstrasi juga digelar untuk menyampaikan tuntutan terkait perlindungan pekerja.



