Money
Aturan Belanja Pegawai 30% & Infrastruktur 40% di Daerah Resmi Ditunda
Jakarta
Oleh Retno Ayuningrum24K dibaca

Jakarta
Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati penundaan kewajiban belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur 40% dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda). Kebijakan itu sejatinya berlaku mulai 2027 sesuai Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan kebijakan tersebut mulanya berlaku selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU HKPD diundangkan. Namun, berdasarkan evaluasi, pihaknya dengan pemerintah sepakat untuk menunda kebijakan tersebut. Langkah ini sebagai upaya untuk mengamankan ruang fiskal daerah.



